Ketua Gerakan Persaudaraan Putra Pribumi (G-PPP) Bogor Raya, H. Rahmat Gunawan menilai program tersebut tak lebih dan tak kurang hanya sebatas seremonial yang tidak memiliki manfaat langsung yang tepat sasaran. "Kalau program cuma digembar gemborkan melalui media massa saja tanpa melibatkan langsung masyarakat maka jadinya program Omdo alias omong doang. Buktinya jam 18.30 malam ini banyak warga yang tidak tahu ada gerakan itu, silahkan cek ke lapangan kalau ga percaya," tegasnya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Advokasi FUI Bogor Raya, Selasa (20/5/2014) Malam.
Menurutnya, ibu Netty Prasetyani Heryawan seharusnya mengkaji dulu sebelum dicanangkan se Jawa Barat sehingga tidak meninggalkan kesan pencitraan saja. Apabila gerakan itu untuk menyadarkan orangtua akan pentingnya mendampingi anak dan memberikan perhatian dan pelindungan, seharusnya libatkan RT RW melalui Kepala Desa seluruh Kabupaten Bogor atau se Jawa Barat.
“Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak jangan dijadikan proyek yang ujung-ujungnya hanya menyedot anggaran pemerintah dalam kegiatannya. Sebaiknya P2TP2A melakukan kajian terlebih dahulu program itu dan jangan asal asalan langsung dicanangkan saja, ini jadinya modus program lipstik saja," ketusnya.
Terpisah, Warga Rt 01/01 Desa Pabuaran, Ramli mengaku dirinya tidak tahu menahu ada program tersebut sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari RT maupun RW dilingkungannya. "Saya tidak tahu ada program itu, makanya malam ini saya masuk kerja piket malam di Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Bogor. Soalnya saya baca berita dari televisi dan internet melalui hp, ga pernah baca koran," kata Bapak dua anak ini di tempat kerjanya.
Ditanya soal komunikasi dan pendampingan terhadap anak, dirinya mengaku sejak memiliki anak pertama sampai anak kedua selalu berkomunikasi dan mendampingi anak bersama istrinya setiap hari. "Jika saya piket malam maka saya selalu telepon istri dan anak dirumah untuk memantau perkembangan mereka jadi ga perlu diajarin untuk sadar pun para orang yia sudah pasti menyadari kewajibannya," jawabnya.
Dalam penelusuran secara sampling ke sejumlah 10 kepala keluarga di kawasan Cisarua, Babakan Madang, Pamijahan, Bojong Gede, Jonggol, Ciomas, Caringin, Cibinong, Ciseeng, dan Sukaraja membuktikan bahwa 100 persen menjawab tidak ada gerakan serentak dilingkungan masing-masing dan tidak tahu adanya program yang sudah dicanangkan Wakil Bupati Bogor saat upacara Hari Kebangkitan Nasional tadi pagi.
Bahkan sejumlah Kepala Desa yang dimintai komentar malam ini mengatakan hal yang sama. "Kades sebagai ujung tombak, apabila tidak dilibatkan secara langsung maka jangan harap gerakan itu bisa efektif. Lagi pula gerakan 20 menit mah kurang atuh, soalnya setahun kan ada 518.400 menit setahun. Karena, kepala keluarga dan orang tua memang wajib dampingi anak jadi buat apa dijadikan gerakan serentak yang akhirnya mubazir," kata seorang pamong desa yang enggan ditulis identitasnya.
Saat dikonfirmasi melalui selular terkait hal ini, Ketua P2TP2A Euis Hidayat belum memberikan tanggapannya. (sbl/hr)
0 komentar :
Posting Komentar